Oct 062017
 

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu Pemerintah Kabupaten dari 10 Pemerintah Kabupaten Se- Indonesia yang menerima Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Administrasi Kabupaten dalam acara koordinasi dan Sosialisasi Rencana dan Agenda Utama Penyelenggaraan Penegasan Batas (Pusat dan Daerah) Kementerian Dalam Negeri RI,  Selasa (5/10) di Hotel Grand Hatika – Belitung.

Acara penyerahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diserahkan langsung oleh Mendagri RI melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri  RI Drs. Eko Subowo SH, MBA kepada Bupati Humbang Hasundutan melalui  Drs. Tonny Sihombing, MIP Asisten Pemerintahan Setdakab Humbang Hasundutan yang didampingi oleh Naek M. Sinambela, S.Sos Kabag Tata Pemerintahan.

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan bahwa batas daerah merupakan batas administratif yang harus dipenuhi untuk pemekaran daerah otonomi yang baru. Demikian juga halnya dalam memekarkan desa dan kecamatan, harus mempunyai batas administratif yang jelas yang ditunjukkan dengan titik koordinat dan peta. Penegasan batas desa sebagai formula dalam alokasi Dana desa, kata dirjen.

Drs. Tonny Sihombing, MIP menjelaskan bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 berdiri 28 Juli 2003, dalam usia 14 tahun, telah menuntaskan seluruh batas-batas wilayah dengan 4 kabupaten yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah dan  Kabupaten Pakpak Bharat.

Lebih lanjut, Tonny mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada 4 Pemerintah Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan peran serta Pemerintah Provinsi Sumut sehingga selesai tata batas ini.

“Melalui tertibnya 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Batas Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Permendagri Nomor 20 Tahun 2017 tentang batas Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Permendagri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Batas Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir dan Permendagri Nomor 27 tentang Batas Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat, telah tuntas seluruh batas-batas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan 4 Kabupaten”, jelas Tonny. (Diskominfo)